Redaksi

Redaksi

Antrian BBM Timbulkan Kemacetan, Legislator Kutim Bilang Begini

Antrian BBM Timbulkan Kemacetan, Legislator Kutim Bilang Begini

Sangatta, thelimit.id – Antrian Bahan Bakar Minyak (BBM) mengakibatkan kemacetan jalan. dibeberapa titik Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) berderet kendaraan. Hal itu membuat masyarakat resah.

Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang kaya akan minyak bahkan kota yang memproduksi malah justru yang kesusahan BBM, yang menjadi persoalan juga banyaknya pengetap. Padahal sudah ada aturan yang memuat hal tersebut. Tetapi juga tidak mempan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Fitriyani

mengungkapkan, sebelumnya pihaknya sudah sempat melakukan sidak. Tetapi seiring berjalannya waktu sekira satu minggu, kembali lagi seperti itu.

“Kemacetan itu memang sempat sidak, tapi ada satu minggu saja hilang, balik lagi,” ujarnya saat diwawancarai awak media pada (14/7/2024).

Baca juga:  PDI Perjuangan Kutim Target Menang Total di 2024

Ia mengatakan, sebenarnya tinggal dari penegak hukum, karena pihak DPRD hanya bisa menyarankan agar diamankan. “Sebenarnya tinggal dari aparat setempatnya saja, kalau kita ini tinggal

menyarankan saja tolong dibantu untuk pengamanan,” katanya.

Menurutnya, mengenai hal itu, kondisi demikian terjadi hanya di daerah Kaltim saja, di daerah lain seperti Jawa, Sulawesi, itu tidak ada. Apalagi antrian panjang begitu.

Di sisi lain, SPBU di Kutim diketahui telah memakai barcode jika ingin mengisi kendaraan, artinya ada pembatasan dalam hal pembelian.

Baca juga:  Faizal Rachman Melihat Potensi Bisnis Hibiran di Kaltim

“Nah itu tanyakan kepada pertamina, apakah kuotanya itu dikurangi apa tidak. Kalau kita kan hanya pemakai,” tuturnya.

Ia menyarankan, agar hal itu ditanyakan ke pemilik SPBU dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) karena dinas tersebut yang berkaitan.

Namun, ia menyebutkan bahwa sebelumnya juga pernah hearing terkait persoalan ini. Dan alasannya pada waktu itu adalah terkait dengan kuota ada pengurangan.

“Inilah yang perlu dibenahi oleh aparat keamanan yang ada disini, kalau kita ini kan tidak tahu, kita ini hanya pengguna dan pihak DPRD hanya pengawasan,” tandasnya. (*/Fbt)