Sangatta, thelimit.id – Daerah terpencil sering kali menghadapi tantangan dalam mengakses listrik yang memadai. Keterbatasan listrik ini juga berdampak pada akses internet yang sulit, terutama saat ini banyak kegiatan pendidikan beralih secara online. Masalah tersebut semakin memperburuk kesenjangan digital dan ketidaksetaraan ekonomi.
Dalam era digital yang semakin maju, akses internet telah menjadi kebutuhan penting, terutama dalam pendidikan. Namun, di daerah terpencil di mana pasokan listrik terbatas, akses internet yang stabil dan terjangkau menjadi tantangan serius bagi siswa dan pendidik.
Dampak dari keterbatasan listrik ini sangat dirasakan dalam dunia pendidikan. Pelajar di daerah terpencil sulit untuk mengakses platform pembelajaran online, mengikuti kelas virtual, atau memiliki akses ke bahan pembelajaran digital yang penting untuk kemajuan akademik.
Kurangnya akses internet juga dapat menghambat kolaborasi antara siswa dan guru serta mengurangi kesempatan untuk mengakses informasi terkini dan sumber daya digital yang memadai. Hal itu, disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Yan, belum lama ini.
Ia menilai, kondisi dunia pendidikan di Kutim apalagi daerah terpencil acapkali tersiar kabar keterbatasan akses listrik dan internet masih sering ia dengar.
Baru-baru ini, kata Yan, terdengar kembali saat dirinya hadir dalam peringatan sebuah kegiatan memperingati Hari Pendidikan Nasional. Menurutnya, hal itu perlu diselesaikan secepatnya. Pasalnya, tidak bisa pungkiri saat ini dunia pendidikan dengan kurikulum merdeka belajar mengharuskan mereka belajar memakai metode melalui akses internet.
“Di daerah terpencil khususnya masih banyak keterbatasan akses internet bahkan ada daerah tertentu yang belum sama sekali teraliri,” ungkapnya.
Ia pun mengatakan, bahwa hal ini perlu kerja sama anatara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Sebab ini menyangkut peningkatan sumber daya manusia khususnya di dunia pendidikan.
“Pihak DPRD tentu berharap kesenjangan-kesenjangan ini lebih diperhatikan kembali, selain Dinas Pendidikan, instansi yang lain pun demikian,” terangnya. (*/Fbt)
