Kutai Timur, Thelimit.id – Faizal Rachman Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Kabupaten Kutai Timur, saat ini tengah memfokuskan perhatian pada alokasi dana untuk pembangunan Pelabuhan Kenyamukan di Kecamatan Sangatta Utara, Kutai Timur.
Faizal menjelaskan rincian Dana dan Distribusinya untuk proyek pembangunan pelabuhan kenyamukan yang saat ini sedang berjalan.
“Pelabuhan Kenyamukan mendapat alokasi sebesar 120 Miliar Rupiah. Dana tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk pembangunan fisik; alokasinya adalah 115 Miliar Rupiah untuk fisik, 3,5 Miliar Rupiah untuk konsultan pengawas, dan 800 Juta Rupiah untuk biaya operasional dan pemeliharaan (BOP),” ungkapnya.
Dirinya juga menjelaskan skema alokasi anggaran dan penawaran dari kontraktor untuk proyek Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan saat ini.
“Menurut penawaran kontraktor, dari total alokasi 117 Miliar Rupiah, Skema Multiyears yang disepakati adalah sebesar 1 Triliun 369 Miliar 400 Juta Rupiah. Untuk Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan, alokasinya adalah 120 Miliar Rupiah, dengan 70 Miliar Rupiah dianggarkan untuk Tahun 2023 dan 50 Miliar Rupiah untuk Tahun 2024,” katanya.
“Kami meminta laporan tentang alokasi 120 miliar rupiah, di mana 115 miliar rupiah dialokasikan untuk pembangunan fisik, 3,5 miliar rupiah untuk perencanaan, dan 800 juta rupiah untuk BOP. Untuk fisik, anggaran 2023 adalah sekitar 38 hingga 39 miliar rupiah sebelum kontrak,” tambah Faizal
Faizal juga melaporkan mengenai perkembangan kontrak dan penyerapannya secara terang-terangan dan terbuka mengenai pembagian dana alokasi Pembangunan Pelabuhan kenyamukan.
“Ternyata kontraktor menurunkan anggaran menjadi 113 miliar rupiah. Dari 113 miliar tersebut, alokasi Tahun 2023 adalah 67 Miliar Rupiah. Laporan penyerapannya menunjukkan bahwa hanya 15% dari uang muka yang dicairkan dengan progres 7,4%, sehingga hanya 23 Miliar Rupiah yang terserap, dan masih tersisa 43 Miliar Rupiah,” ujarnya.
“Dari sisa 43 Miliar Rupiah yang tidak terserap pada 2023, alokasi untuk Tahun 2024 adalah 45 Miliar Rupiah. Padahal, menurut nota kesepakatan, alokasi 2024 seharusnya 50 Miliar Rupiah, namun karena dibagi antara fisik dan perencanaan, dana fisik yang tersedia hanya 45 Miliar Rupiah,” tutupnya.(*/Re)
