Kutai Timur, Thelimit.id – Anggota Komisi C DPRD dari Fraksi PDIP, Yusuf Silambi, mengungkapkan keprihatinan mengenai Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan yang dinilai tidak sesuai dengan kesepakatan dan kondisi di lapangan. Yusuf mencatat bahwa meskipun anggaran untuk proyek ini telah disetujui mulai tahun 2023, dan pemerintah Kabupaten Kutai Timur menargetkan penyelesaian pada akhir 2024 atau 2025, hingga kini belum ada kemajuan yang signifikan.

“Kami berharap pembangunan ini bisa selesai pada akhir 2024 atau 2025, tetapi kenyataannya hingga saat ini belum ada kemajuan yang berarti. Sepertinya ada faktor politik yang memengaruhi,” ungkap Yusuf Silambi. Jumat (23/08/24)

Yusuf menjelaskan bahwa PT. Kaltim Prima Coal (KPC) telah menyiapkan dana untuk proyek Pelabuhan Kenyamukan, namun implementasi di lapangan menunjukkan perbedaan dengan kesepakatan yang dibuat di belakang meja.

“Sebetulnya anggaran dari PT. KPC sudah ada dan proyek telah dimulai. Namun, kenyataannya di lapangan tidak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat. Kami tidak tahu mengapa ada perbedaan antara apa yang disepakati dan realitas di lapangan,” kata Yusuf.

Yusuf juga menambahkan bahwa manajemen PT. KPC enggan terlibat lebih jauh jika masalah proyek tersebut berkaitan dengan isu politik.

“Teman-teman media mungkin bisa mencari tahu apa yang menjadi kelemahan sehingga pembangunan Pelabuhan Kenyamukan belum juga selesai. Dari segi anggaran, semuanya sudah disiapkan, tetapi proyek ini belum kelar karena PT. KPC atau manajemen mereka tidak bisa terlibat lebih jauh jika sudah berkaitan dengan masalah politik,” jelas Yusuf Silambi.(*/Re)