Kutai Timur, Thelimit.id – Yusuf Silambi, Anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kutai Timur dari Fraksi PDIP, menyoroti masalah dalam proses pembangunan Pelabuhan Kenyamukan, yang telah disepakati sejak tahun 2023.

Yusuf menjelaskan bahwa anggaran untuk pembangunan Pelabuhan Kenyamukan sudah disetujui bersama pada tahun 2023. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap proyek ini dapat selesai pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Namun, hingga saat ini, proyek tersebut mengalami kendala karena adanya masalah politik, meskipun anggarannya sudah disepakati dan dimulai.

“Untuk pembangunan Pelabuhan Kenyamukan, kita sudah menyepakati anggaran sejak tahun 2023. Harapannya, proyek ini bisa selesai pada akhir 2024 atau awal 2025. Sayangnya, hingga kini, ada kendala politik yang menghambat pelaksanaan proyek ini, padahal anggarannya sudah disiapkan dan prosesnya sudah dimulai,” kata Yusuf Silambi, belum lama ini.

Yusuf juga menyoroti adanya perbedaan antara kondisi di lapangan dan kesepakatan yang telah dibuat. Menurutnya, perlu dilakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab hambatan dalam proyek ini, agar dapat ditemukan solusi untuk menyelesaikannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

“Kita tidak mengetahui secara rinci apa yang terjadi di lapangan, karena situasinya berbeda dari keputusan yang telah disepakati. Saya harap media dapat mencari tahu di mana letak masalahnya, sehingga pembangunan Pelabuhan Kenyamukan ini dapat segera diselesaikan,” ujarnya.

Anggota Komisi C tersebut menegaskan bahwa masalah bukan terletak pada anggaran, karena dana dari PT. Kaltim Prima Coal (KPC), APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara), serta APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) sudah tersedia.(*/Re)