Kutai Timur, Thelimit.id – Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan, yang telah disepakati sejak tahun 2023, masih menghadapi permasalahan serius hingga saat ini, terutama karena kendala politik di lapangan.

Yusuf Silambi, Anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur dari Fraksi PDIP, menyoroti isu terkait pembangunan ini. Menurutnya, anggaran untuk proyek tersebut sudah tersedia, baik dari pemerintah daerah maupun dari perusahaan, yaitu PT. Kaltim Prima Coal (KPC). Namun, kendala politik menghambat pelaksanaan proyek ini.

“Jika kita lihat dari sisi anggaran, semua dana sudah dipastikan ada. Ada bantuan dari KPC, APBN, dan APBD. Namun, masalah muncul karena KPC menghadapi kendala dalam bekerja maksimal. Anggaran yang disiapkan PT. KPC hingga hari ini belum terlaksana karena KPC tidak bisa beroperasi secara optimal ketika ada urusan politik yang terlibat,” jelas Yusuf Silambi. Senin, (19/08/24)

Yusuf juga mengungkapkan bahwa baik PT. Kaltim Prima Coal maupun pemerintah Kabupaten Kutai Timur berharap proses pembangunan Pelabuhan Kenyamukan dapat berjalan lancar. Harapannya adalah proyek ini dapat selesai pada tahun 2024, sesuai dengan target yang ditetapkan.

“Kami dari DPR berharap Pelabuhan Kenyamukan bisa selesai tahun 2024. Manajemen KPC dan pemerintah daerah juga berharap hal yang sama. Kendala saat ini lebih kepada permasalahan politik, bukan dari internal KPC. Meskipun kontrak sudah ditandatangani, KPC belum bisa bekerja secara maksimal karena situasi politik yang ada di lapangan,” pungkas Yusuf Silambi.(*/Re)