Kutai Timur, Thelimit.id – Persoalan pengangguran di Kutai Timur juga menjadi sorotan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim).

Disebutkan Fitriyani bahwa Pemkab perlu menggenjot program peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan efektivitas regulasi perekrutan tenaga kerja (Naker).

Warga yang menganggur disebabkan masih minimnya peluang kerja dan masih banyak pencari kerja yang belum memiliki skill. Sebab itu dalam hal ini diperlukan peran program Balai Latihan Kerja (BLK). 

“Walaupun tidak semua perusahaan mencari yang sudah punya skill. Tapi kadang merekrut dan diberikan pelatihan terlebih dahulu, jadi hal ini tinggal komunikasinya saja,” ungkapnya diwawancarai beberapa waktu lalu.

Ia mengingatkan perlunya regulasi yang lebih efektif dalam menjamin peluang kerja bagi warga lokal, mengingat praktik rekrutmen yang bisa saja tidak mengutamakan warga lokal. 

“Di dalam Perda ketenaga kerjaan sudah diatur persentase pekerja local, yaitu antara 80-20 atau 70-30,” tegasnya.

Selain itu, dalam upaya untuk menyederhanakan proses penerimaan kerja melalui satu pintu di Dinas Tenaga Kerja juga diusulkan.

Harapannya dapat memastikan bahwa tenaga kerja lokal yang memiliki kualifikasi dapat memanfaatkan peluang kerja dengan lebih baik daripada pendatang yang hanya mengatasnamakan KTP Kutim.

“Kita kemarin mau satu pintu dari disnaker tapi ujung-ujungnya tidak memungkinkan juga, buktinya dari kecamatan yang membuka, dan dari perusahan melalui website juga membuka jadi kita juga engga bisa. Kita inginkan itu satu pintu biar kita bisa juga mengetahui bahwa yang mana dari Kutim sudah sekolah dari SD, SMP, SMA bisa bekerja maksimal di sini,” imbuhnya. (*/ADV)