Sangatta, thelimit.id – Saat rapat paripurna sedang berlangsung tiba-tiba Faizal Rachman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur (DPRD Kutim) menginterupsi. Politisi PDI
Perjuangan itu melayangkan interupsi atas penyampaian tanggapan pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023 yang diutarakan oleh Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman.
Dalam kesempatan itu, Faizal Rachman mengemukakan pendapatnya ia mengungkapkan, apa yang telah Bupati sampaikan diruang rapat paripurna ini tentang sinergitas semoga bisa menular sampai ke organisasi perangkat daerah (OPD).
“Karena membangun sinergitas ini sepertinya dikalangan OPD bapak tidak masuk, contoh kepala dinas PU dua kali kami panggil tidak, pernah hadir,” ucap Faizal.
Bagi dirinya jika ingin sinergitas itu terbangun mestinya OPD yang ada kooperatif juga jika di undang dalam rapat.
Alasannya, mengapa kemudian ia menyinggung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), sebab menurut informasi Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) bahwa dinas PUPR lah yang paling banyak penyerapan anggarannya.
“Jadi mohon, karena kami dapat informasi dari BPK juga pak, dinas PU itu dinas penyerapan anggarannya paling banyak silpanya hampir 400 miliar lebih. Jadi ini anggaran yang sudah kita alokasikan tidak bisa dilaksanakan, dua kali DPRD memanggil itu tidak pernah hadir,” tegasnya.
Rapat Paripurna yang ke-28 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023/2024 yang digelar di Gedung DPRD, Bukit Pelangi Sangatta, pada Senin (24/6/2024) berlangsung alot.
Faizal juga meminta kepada Bupati Kutim, agar para kepala dinas tersebut dapat hadir ketika dipanggil, apalagi OPD yang paling banyak silpanya sebab pihaknya lebih atensikan kesana.
“Mohon di atensi pak bupati agar kepala dinasnya yang diminta untuk hadir sebagai bentuk pertanggung jawaban,” ujarnya.
Ia menambahkan, pasalnya, ketika ia mengundang kepala dinas, yang hadir bidang Tata Ruang. Sedangkan, kata Faizal, yang mau dia ketahui adalah terkait persoalan pembangunan infrastruktur multi years contract (MYC).
“Tahu apa pak Boni terkait pembangunan infrastruktur, kita kan mau tahu terkait pembangunan
infrastruktur MYC, ini malah yang dihadirkan pak Boni, pak boni nggak tahu apa pak. Jadi mohon pak bupati, karena saya hanya menanggapi apa yang yang pak Bupati sampaikan tadi untuk membangun sinergitas antara pemerintah dengan DPRD,” pungkasnya. (*/Fbt)
