Sangatta, thelimit.id – Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Kutai Timur (Kutim) mengungkap faktor lamanya pembahasan anggaran pendapatan dan belanjar daerah (APBD) perubahan 2024 dan murni 2025.

“Kenapa pembahasannya berlama-lama, karena harus dibahas dengan rinci. Kalau kurang dibahas untuk apa disahkan,” ucap Wakil Ketua I DPRD Kutim Asti Mazar, di Sekretariat DPRD Kutim, Rabu.

Ia mengatakan walau pembahasan anggaran berlama-lama pihaknya mengerjakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Dengan fungsi DPRD sebagai pembahas anggaran daerah, Asti menerangkan pihak DPRD menanyakan beberapa hal kegiatan yang masuk dalam dua APBD tersebut.

“Kalau kendala pasti ada, DPRD ini kolektif dan kolegial, memutuskan sesuatu berdasarkan musyawarah mufakat. Kalaupun kami tidak setuju tetapi yang lain setuju, selama itu tidak melanggar aturan saya tidak ada masalah,” kata Asti.

Politisi wanita asal Partai Golongan Karya (Golkar) itu juga menyayangkan dalam pembahasan APBD Kutim, ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) hanya hadir sekali dalam rapat pembahasan anggaran.

“Kami sangat menyayangkan, seharusnya ketua TAPD benar-benar membahas bersama kami, karena setiap pembahasan ketiga unsur pimpinan selalu hadir,” tegasnya.

Asti mengatakan dalam pembahasan anggaran daerah, semua yang teribat harus benar-benar ikut dalam rapat pembahasan. Sehingga pihak pemerintah dan DPRD Kutim dapat mengetahui secara seksama. (*/Fif)