Redaksi

Redaksi

Legislator Kutim, Kritiki Mengenai Pengelolaan Sampah Kutim

Legislator Kutim, Kritiki Mengenai Pengelolaan Sampah Kutim

Thelimit.id, Kutai Timur – Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutim (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Jimmi merespon mengenai pengelolaan sampah yang ada di Kutim. Selasa (08/07/24)

Sebagaimana diketahui kini persoalan pengolahan sampah di Kutim hingga hari ini, bisa dikatakan belum mendapat perhatian yang serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim.

Berdasarkan data DLH Kutim, mencatat sebanyak 120 juta ton volume sampah pada tahun 2023 lalu. Di mana mereka berencana untuk mengubah sampah menjadi energi baru terbarukan.

Juga, berencana merelokasi lokasi TPA dan menggunakan sistem sanitary landfill. Aka tetapi hingga hari ini semua ambisi tersebut masih belum juga terealisasi.

Baca juga:  Wakil Ketua Komisi C Sampaikan Pentingnya Standardisasi Hunian

Menurut Anggota Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kutim (DPRD), Jimmi menyampaikan rencana pembangunan tersebut harus memiliki kajian yang matang.

Pasalnya di TPA itu, sempat tersirat ingin untuk memanfaatkan gas metan sebagai sumber energi alternatif, tak maksimal karena perawatannya juga tidak benar-benar dilaksanakan.

Biaya yang sangat besar juga menjadi kendala utama tidak maksimalnya pembangunan tersebut, terlebih lagi DLH Kutim juga belum mampu mempresentasikan program tersebut.

“Diperkirakan biayanya besar, infrastrukturnya harus dibangun dari dasarnya itu dan kami juga belum melihat DLH busa mempresentasikannya,” ungkapnya ditemui di DPRD Kutim beberapa waktu lalu.

Jika dibandingkan dengan TPA yang ada di balikpapan, luas kawasan TPA Kutim 5 hektar lebih luas ketimbang Balikpapan yang hanya 9 hektar. Olehnya, kata Jimmi, tentu Kutim membutuhkan biaya yang lebih besar.

Baca juga:  Legislator Kutim Faizal Rachman Pesani Pengusaha Muda Lebih Bijak Kelola Hasil Usaha

“Terlehih juga APBD kita masih difokuskan untuk menghubungkan infrastruktur semua kecamatan yang ada di Kutim,” beber politikus dari PKS tersebut.

Selain itu, yang juga bisa menkadi hambatan mengenai minimnya sumber daya manusia (SDM) dalam pengelolaannya. Walaupun demikian ia terus mendorong agar pengelolaan bisa menjadi yang bermanfaat.

“Upaya-upaya itu kita mau bersama-sama DLH untuk mencari orang-orang yang mampu mengelola dan merencanakan pembangunan ini,” imbuhnya. (*/Re)