Thelimit.id, Kutai Timur – Pembangunan Pelabuhan Kenyamukan merupakan program Pemerintah Kabupaten (Pemkab) yang masuk dalam program multi years contract (MYC) di Kutai Timur (Kutim).

Proyek pembangunan yang menelan banyak biaya tersebut bahkan meninggalkan sisa lebih penggunaan anggaran atau Silpa hingga mencapai Rp 43 Miliar pada tahu lalu.

Mengenai hal ini mendapat sorotan dari Sekretaris Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim, Yusuf T Silambi. Ia mempertanyakan mengapa proyek ini berjalan lamban.

“Kalau dari anggaran sudah ada dan pasti ada. Yang pertama dari bantuan Perusahaan KPC, APBN dan juga dari APBD,” tutur Politisi PDIP itu ditemui di Gedung DPRD Kutim, belum lama ini.

“Sekarang KPC mau kerja maksimal tapi ada kendala di lapangan sehingga anggaran yang sebelumnya sudah disiapkan pihak sana, hingga hari ini belum clear,” lanjutnya.

Yusuf menegaskan mengenai ini, selaku legislator pihaknya telah menindak tegas instansi yang terkait dalam menangani secara langsung masalah pembangunan proyek MYC ini.

“Sudah memanggil dinas terkait dalam hal ini PU karena berkaitan dengan Perhubungan. Dalam pandangan mereka katanya siap, tapi setelah turun ke lapangan tetap saja kendala,” bebernya.

Rupanya yang menjadi kendala di lapangan ialah mengenai pro kontra pembangunan proyek tersebut dalam masyarakat.

“Saya sebagai anggota DPR melihat benang merah masalah ini sebenarnya ada di masyarakat. Karena ada masyarakat yang suka itu dibangun, ada juga tidak suka bahkan seakan-akan membatasi pemerintah untuk membangun,” imbuhnya

Maka dari itu dirinya meminta agar para media membantu memediasi atau menjembatani masalah ini sehingga pembangunan pelabuhan kenyamukan bisa berjalan dengan damai dan lancar. (*/Re)