Thelimit.id, Kutai Timur- Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), Joni merespon terkaiaut pemberian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur (Kaltim).

Meskipun mendapat WTP, namun dari Badan Pengawas Keuangan (BPK) tetap memberikan rekomendasi yang untuk segera ditindaklanjuti. Pembahasan usai pembentukan Pansus.

“DPRD mengawasi Pemda apa yang direkomkan BPK itu direalisasikan. Waktunya 60 hari kerja. Makanya dalam waktu dekat ini kita mau bentuk Pansus menelusuri rekomendasi itu,” tuturnya belum lama ini di gedung DPRD.

Politisi PPP tersebut menegaskan, rekomendasi yang diberikan BPK akan dipantau dan dibahas pihaknya dalam pertemuan tujuh Fraksi DPRD Kutim setelah membentuk Pansus.

“Kita akan bentuk Pansus koordinasi sama pemerintah. Seluruhnya akan diserahkan ke Pansus semuanya nanti. Kalau saya sih baru buka sepintas,” tuturnya.

Ia menambahkan daerah yang mendapatkan WTP, menunjukkan bila pun dikemudian hari ditemukan kesalahan, itu hanya kesalahan administrasi kecil dan tidak rumit untuk diperbaiki.

Pasalnya, Opini WTP diberikan untuk menunjukkan kewajaran informasi laporan keuangan. Bukan secara spesifik menyatakan entitas yang dapat opini WTP telah bebas dari kesalahan.

“Umapama ada lebih bayar, ada kurang bayar. Maka kelebihan bayar ya tolong ditindak lanjuti hasil kerjanya seperti apa. Atau kurang bayar ya lanjutkan kerjaan itu. Gambarannya begitu,” ucapnya.

Namun di balaik itu, ia mengapresiasi kinerja Pemkab Kutim yang selama ini komitmen bangun di segala sektor. Baik, dalam upaya penurunan angka kemiskinan atau pembangunan infrastruktur dan penurunan angka stunting cukup signifikan

“Nah itu semua kan salah satu indikator penilaian. Ini jelas menunjukkan kinerja pemerintah,” imbuhnya. (*/Re)