Sangatta, thelimit.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Joni, mengungkapkan bahwa penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni 2024 menghadapi sejumlah tantangan. Ia menjelaskan bahwa tantangan ini terutama disebabkan oleh perubahan aturan dan penyesuaian harga di lapangan. Meski demikian, Joni tetap optimis bahwa sekitar 95 persen dari anggaran tersebut akan terealisasi.

“Kelihatannya anggaran murni 2024 ini tidak terserap sepenuhnya karena aturan banyak berubah dan waktunya terlalu pendek. Di lapangan juga kadang ada penyesuaian harga, tapi mungkin 95 persen terealisasi,” kata Joni saat ditemui awak media belum lama ini.

Beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) serta Dinas Pekerjaan Umum (PU) yang sebelumnya belum memulai program, kini sudah mulai bergerak dan dalam proses pembuatan kontrak kerja.

“OPD yang kemarin belum jalan seperti Perkim dan PU sekarang sudah jalan dan proses pembuatan kontrak kerja, insyaallah dua minggu ke depan sudah ada progres,” tambahnya.

Namun, Joni juga mencatat adanya dilema dalam proses pembuatan kontrak kerja akibat perbedaan harga di berbagai daerah. Kesulitan terbesar terutama dirasakan di daerah pedalaman, di mana penyesuaian harga lokal yang jauh berbeda dari harga di Sangatta menjadi masalah.

“Yang bikin lambat itu daerah pedalaman karena kalau kontraknya disamakan dengan harga Sangatta, jauh karena ada biaya transportasi,” jelasnya.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, Joni dan DPRD Kutim tetap berharap dengan penyesuaian yang tepat dan kerja keras, program-program yang direncanakan dapat berjalan lancar dan anggaran dapat terserap maksimal sesuai harapan. (*/Fif)