Sangatta, thelimit.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Yusuf T Silambi, menyoroti pentingnya penerapan prinsip partisipatif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di daerah. Ditemui awak media di Kantor DPRD Kutai Timur, Yusuf T Silambi memberikan pandangannya terhadap peran partisipasi masyarakat dalam menyokong pembangunan dan pemerintahan yang transparan.
Menurut Yusuf T Silambi, partisipasi masyarakat merupakan salah satu kunci utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam konteks Kutai Timur, menurutnya, partisipasi yang melibatkan semua pihak, sangat penting untuk mencapai perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih berkelanjutan dan mewakili kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
“Penting bagi masyarakat Kutai Timur untuk secara aktif terlibat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Dengan partisipasi yang kuat dan inklusif, kita dapat memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah benar-benar mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat,” ungkap Yusuf T Silambi.
Ia juga menambahkan bahwa partisipasi aktif masyarakat bukan hanya sebatas memberikan masukan dan pendapat, tetapi juga melibatkan mereka dalam proses pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah. Dengan demikian, transparansi dan akuntabilitas pemerintah dapat ditingkatkan, sehingga tercipta tata kelola yang lebih baik.
Yusuf T Silambi juga menyampaikan komitmennya untuk terus mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Ia berharap agar pemerintah daerah Kutai Timur juga ikut serta dalam menciptakan mekanisme yang memfasilitasi partisipasi masyarakat secara efektif.
Tidak hanya itu, Yusuf T Silambi juga mengajak masyarakat Kutai Timur untuk lebih proaktif dalam menyuarakan aspirasi dan mengajukan ide-ide konstruktif yang dapat membantu pembangunan daerah. Dengan demikian, kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dapat terjalin dengan baik, serta mendorong kemajuan yang lebih berkelanjutan. “Diharapkan dengan upaya tersebut, partisipasi masyarakat di Kutai Timur dapat semakin meningkat, dan tata kelola pemerintahan yang adil, transparan, dan bertanggung jawab dapat terwujud dengan lebih baik,” tandasnya. (*/Art)
