Sangatta, thelimit.id – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, Joni, mengingatkan pemerintah setempat untuk memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan sebaik mungkin. Hal ini dilakukan demi menghindari terjadinya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA).
DPRD Kutai Timur menyoroti pentingnya menghindari terjadinya SiLPA, yaitu sisa anggaran yang tidak terpakai pada akhir tahun anggaran. Menurutnya, anggaran yang tidak dimanfaatkan dengan baik akan menyisakan sisa dana yang seharusnya dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan perencanaan matang dan pengelolaan yang baik agar setiap anggaran bisa dimanfaatkan secara optimal.
Hal itu disampaikan olehnya ketika pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur belum lama ini. “Kemarin kita bertemu dengan pemerintah kita sampaikan jangan sampai kedepan ini banyak lagi silpanya,” ungkapnya.
Ketua DPRD itu mengatakan, bahwa pihaknya selalu mengingatkan pemerintah agar bagaimana caranya tidak ada SiLPA kembali.
“Selalu kita ingatkan agar bagaimana caranya tidak ada silpa lagi,” tuturnya.
Joni juga menegaskan ketika kemudian ini terulang kembali, maka pihaknya akan mengambil langkah. Sebab persoalan ini berulang terus menerus dan pemerintah selalu juga ada alasannya yang terlontar.
Ia merasa, harus ada langkah selain sekadar mengingatkan, pasalnya, jika hanya mengandalkan pertemuan dan mengingatkan lewat lisan itu dianggap belum mempan.
“Sementara kita pikirkan langkahnya, karena dprd sudah mengingatkan terus agat gimana caranya tidak ada, nah ini belum ketemu lagi ini, nda tahu apa lagi alasanya,” katanya.
Disebutkannya, kenapa kemudian pihaknya selalu mengingatkan pemerintah, dikarenakan pembangunan yang ada itu selalu memiliki jumlah SiLPA yang begitu banyak.
Salah satunya, ia singgung, pembangunan Pelabuhan Kenyamukan yang memiliki SiLPA sebanyak Rp43 miliar. Hal itulah yang menjadi dasar pihaknya mengapa pada setiap pertemuan selalu membahas terkait demikian.
Belum lagi terkait kontraktor yang tidak jelas, banyak hal perlu dievaluasi. Karena jika hanya dibiarkan akibatnya akan merugikan. “Ya pasti merugikan, masyarakat dirugikan semua dirugikan, makanya kita sudah wanti-wanti kan masalah ambil kontraktor juga itu harus diliat dulu,” tutupnya. (/*Fbt)
