Sangatta, thelimit.id – Para pelajar di Kabupaten Kutai Timur (Kutim) berhasil meraih beberapa penghargaan, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) akui pendidikan di Kutim mengalami peningkatan.
Itu disampaikan oleh Joni pada saat momen peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2024. Dalam kesempatan itu, ia mengungkapkan pendidikan saat ini memakai kurikulum merdeka belajar memberikan dampak kemajuan dan perkembangan teruntuk pendidikan yang ada di Kutim.
Hal itu tampak di momen peringatan Hardiknas yang diselenggarakan di Lapangan kantor Bupati, Bukit Pelangi, Sangatta, belum lama ini.
“Tadi kita melihat murid-murid menerima penghargaan mulai dari provinsi hingga nasional itu ada semua kita raih. Artinya ada peningkatan dan ada kemajuan di Pendidikan kita,” ucap Ketua DPRD Joni saat diwawancarai awak media.
Joni mengatakan, program merdeka belajar cocok untuk Kutim, pihaknya dari DPRD sangat mendukung, sebab menyentuh pada anak-anak.
“ini bagus, lanjutkan lagi kita sudah lihat hasilnya ‘kan,” ujarnya.
Selain itu, agar lebih maksimal lagi, tenaga pendidik harus digalakkan untuk mendukung siswa/siswi. Dengan cara para tenaga pendidik mesti diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) karena salah satu yang menambah semangatnya.
“Pemerintah sudah berbuat untuk mensejahterakan guru, tinggal gurunya lagi semangat untuk membina muridnya terutama yang dipedalaman,” ungkapnya.
Lebih lanjut, pihaknya berharap bagi para guru yang ingin pindah mengajar ke kota diurungkan dulu niatnya. Sebisa mungkin laksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur. Sebab jika ingin semua pindah ke kota, di desa-desa siapa lagi pendidik yang bisa membaktikan ilmunya.
“Kami berharap niatnya diurungkan dulu, dan dari dinas pertegas lagi. paling tidak lima tahun lah mengabdi dulu, siapa lagi mengajar di perdesaan kalau mau pindah semua ke kota,” katanya.
Kemudian yang tidak kalah penting, kata Joni, pendidikan di wilayah kecamatan dan perdesaan, perkara akses internet harus dilakukan pemenuhan, karena mereka anak-anak didik di sana pastinya sangat memerlukan hal itu, Apalagi kurikulum Merdeka belajar saat ini.
“Untuk Merdeka belajar ini kan ya memang wajib. dengan merdeka belajar pasti butuh sinyal. Nah, pemerintah ini harus maksimalkan terkait itu, jangan tinggal diam paling tidak pemerintah mungkin 2025 sudah bebas sinyal dan itu bisa teratasi semua nantinya,” tutupnya. (*/Fbt)
