Kutai Timur, thelimit.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur, David Rante, mendesak pemerintah daerah untuk segera mengoptimalkan implementasi e-government di Kutai Timur. Ia menilai bahwa penerapan teknologi digital dalam pelayanan publik sangat penting untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan.

Menurut David, penerapan e-government akan mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik secara cepat dan mudah. “Penggunaan teknologi digital melalui e-government akan mempercepat proses birokrasi, memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai keperluan, serta mengurangi potensi penyimpangan di dalam sistem,” ujarnya. Selasa (06/08/24).

Ia menekankan bahwa optimalisasi e-government harus menjadi prioritas pemerintah daerah, terutama dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kutai Timur. “Kita tidak bisa terus bergantung pada sistem birokrasi konvensional yang lambat dan seringkali tidak efisien. Pemerintah harus segera mengimplementasikan sistem e-government yang terintegrasi agar pelayanan bisa berjalan lebih cepat, efektif, dan transparan,” tegas David.

David Rante juga berharap program e-government ini dapat segera diwujudkan agar pemerintah daerah bisa lebih akuntabel dalam pengelolaan administrasi dan anggaran. “Dengan adanya e-government, setiap transaksi dan proses administrasi dapat lebih mudah dipantau, sehingga meminimalisir praktik korupsi dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik,” tambahnya.

DPRD Kutai Timur mendukung penuh langkah pemerintah dalam mempercepat penerapan e-government dan berharap anggaran yang diperlukan untuk pengembangan infrastruktur digital dapat segera dialokasikan. “Kita berharap pemerintah segera memberikan perhatian serius pada program ini, karena manfaatnya akan langsung dirasakan oleh masyarakat dan juga meningkatkan kinerja aparatur pemerintah,” tutup David.

Optimalisasi e-government diharapkan dapat menjadi solusi untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, dan transparan di Kutai Timur, serta mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui sistem yang akuntabel. (*/Re)