Sangatta, thelimit.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kutai Timur (Kutim) gelar rapat dengar pendapat, membahas terkait rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran.
Agenda tersebut terpusat di Ruang Hearing, Gedung DPRD, Bukit pelangi Sangatta pada Rabu (19/6/2024). Adapun yang turut hadir dalam rapat diantaranya Anggota DPRD Kutim, Yosep Udau, Sobirin Bagus dan Bagian Hukum Perancangan Undang-Undang, Saipul Anwar, dan Kasi Pencegahan dan Inpeksi DPKP Pemadam Kebakaran, Adriansyah serta beberapa stafnya.
Dalam kesempatan itu, Anggota DPRD Kutim Yosep Udau yang memimpin rapat menyampaikan beberapa hal dari usulan masyarakat salah satunya ialah, pembangunan sebuah bangunan agar diberi jarak. Selanjutnya membuat rumah layak huni bagi yang terkena musibah serta penyediaan alat pemadam kebakaran disetiap desa.
“Ini usulan dari masyarakat pas sosialisasi ke Bengalon, kalau bisa membangun bangunan itu ada jaraknya dan siapa tahu ada aturannya. Kemudian masyarakat juga meminta apakah bisa dibantu rumah layak huni, kalau bisa itu dimasukkan juga dan penyediaan alat di setiap desa,” ungkapnya saat rapat dengar pendapat berlangsung.
Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim, Saipul Anwar, menanggapi hal tersebut, ia mengungkapkan, bahwa mengenai hal itu semuanya sudah terangkum dalam Perda pasal 4 huruf D terkait kewajiban pemerintah dalam pemenuhan masyarakat ketika tertimpa bencana tersebut.
Disisi lain, apa yang disampaikan oleh Adriansyah mewakili Damkar Kutim juga senada, bahwa pada pasal 28 huruf e yang berbunyi bagi masyarakat ketika dalam pelaksanaan petugas agar bisa turut membantu. Kemudian pasal 32 pemerintah juga akan melakukan pembinaan
“Di sini kita sudah sampaikan pasal 28 huruf e bagi masyarakat membantu petugas dalam pelaksanaan tugas. Pasal 32 disini ada pembinaan dari pemerintah,” ujar Adriansyah.
Selain itu, ia juga mengatakan, dari dinas kebakaran sendiri ada seksi pemberdayaan masyarakat dan peningkatan aparatur. Namun, dalam hal itu ada kendala terkait dengan penggajian.
“Sekarang pembentukan relawan kebakaran sudah terbentuk 20an setiap desa. Ada koordinator untuk relawan kebakaran. Apabila sudah terbentuk ada bantuan sarana prasarana nantinya, tetapi kendalanya penggajian,” katanya. (*/Fbt)
